Wali Nikah

tulisan yang berwarna biru, dapat di klik untuk mendapatkan rujukan.
a

intro: Sepulang dari kantor, Man dan isterinya ke kediaman Banas; sesampai disana, keduanya diajak ke ruang dalam. Usai berbicara sana-sini, Man menyampaikan maksud kedatangannya: “Pak; saya ingin berkonsultasi mengenai rencana pernikahan anak saya”; berhenti sejenak, Man nampak termangu, sepertinya mengatur nafas untuk memilih kata-kata; lalu katanya: “Begini, sebenarnya anak perempuan saya ini, adalah anak tiri. Persoalannya, siapa yang berhak menjadi Wali Nikah?; dalam perkara ini, antara isteri saya dengan mantan suaminya tidak seomongan lagi”.

Man mengisahkan: “Ketika saya menikahi janda kembang ini”; begitu lanjut kisah Man sambil memandang isterinya; “Dia tidak cerita kalau punya satu anak perempuan, yang ikut neneknya. Setelah neneknya wafat, anak itu minta sekolah di kota; barulah isteriku bicara soal anak itu. Saya bisa menerima kehadirannya, karena saya sudah cinta habis dengan emaknya”. Banas merespon: “Itu kan bagus; artinya kamu bisa tetap rukun sekalipun baru tahu, isterimu bawa anak. Perkara Wali Nikah, kita bisa mencermati salah satu kisah dalam Al Qur`an yang Insya Allah dapat digunakan sebagai penanda perlunya Wali Nikah.

Allah س memfirmankan perkataan Nabi Syu`aib ع kepada Nabi Musa ع, antara lain, Berkatalah dia (Syu`aib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, …dst”.[1] Melalui ayat ini, Insya Allah, sedikitnya terdapat dua isyarat dari Allah س; pertama, ayah adalah Wali Nikah yang syah; dan kedua, adanya wali menjadi keharusan dalam suatu pelaksanaan nikah. Untuk memperluas pemahaman, mari kita cermati sabda Rasulullah ص dalam suatu Hadits,

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah mengkhalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali”.[2]

Dalam Hadits ini, setidaknya terdapat tiga tuntunan; pertama, calon suami harus minta ijin wali dari pihak perempuan yang dalam budaya kita disebut dengan istilah melamar; kedua, wali yang mengijinkan pernikahan harus menjadi Wali Nikah; dan ketiga, bila tidak memenuhi dua tuntunan itu, maka nikahnya batal demi syariah. Dalam Hadits ini tidak ada penjelasan bagaimana pemecahannya, bila tidak memenuhi dua tuntunan tadi; tetapi dikatakan, isterinya berhak atas mahar baginya, jika sudah digauli suaminya. Dengan begitu, tidak dikenal adanya nikah ulang”. Ketika Banas berhenti bicara, Man menyela dengan mengatakan: “Pak, mohon maaf; sekalian bertanya. Ketika saya menikahi isteri saya ini, tidak ada orang yang dapat menjadi Wali Nikah. Ia anak tunggal, ayahnya telah tiada sedangkan ibunya sudah sangat tua; ibunya juga anak tunggal. Apakah pernikahan saya juga syah secara syariah; Bagaimana?” Banas merespon cepat: “Sebelum kamu nikahi, isterimu pernah menikah. Kalau bagi janda, ada tuntunan lain, yaitu:

Bahwa Rasulullah ص bersabda: “Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”. Dalam Hadits ini dikisahkan, ada seorang bapak menikahkan anaknya yang janda padahal dia membenci hal itu. Ketika hal ini ditanyakaan kepada Nabi ص, maka Beliau membatalkan nikahnya”.[3]

“Merujuk pada tuntunan dalam Hadits ini, maka pernikahanmu tetap syah secara syariah”; terlihat wajah Man memancarkan keceriahan. Diteruskannya: “Para Jumhur Fuqaha membagi wali menjadi dua; pertama, Wali Nikah `Ijbar; adalah wali yang berwenang penuh atas perwalian seorang perempuan; yaitu Ayah, Ayah dari Ayah dan Garis lurus keatas. Kedua, Wali Nikah Ikhtiyar atau Wali Nikah Mukhtar; adalah wali yang mempunyai wewenang karena dipilih atau ditunjuk oleh Wali `Ijbar atau ditunjuk Negara”; lalu dikatakan: “Kamu harus minta ayah anak itu menjadi Wali Nikah; kalau tidak mau, mintalah surat penyerahan kepada Petugas KUA sebagai Wali Nikah dari Negara; petugas ini menjadi Wali Nikah Ikhtiyar”.

Diteruskannya: “Karena itu, ayah dari janin yang disemai pada rahim anak perempuanmu, baik dalam ikatan pernikahan atau diluar ikatan itu, wajib menjadi Wali Nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Atau sekalipun ayah-ibu anak perempuan itu sudah bercerai dan apapun bentuk hubungan dengan perempuan yang telah melahirkan bayinya. Bahkan, jika orangtuanya termasuk kaum haram jadah, maka ia harus menjadi Wali Nikah bagi lelaki penyemai benih janin. Atau bila ayah kandung sudah meninggal, kakak atau adik laki-laki dari ayah, wajib menjadi Wali Nikah; bila ia kafir, harus diwalikan oleh saudara kandung ayah yang muslim”.

Mendengar penjelasan ini, Man dan isterinya saling berpandangan; lalu isterinya diminta menemui mantan suaminya, bagaimanapun caranya untuk menjadi Wali Nikah. Jika mantan suami tidak bersedia menikahkan, maka ia harus membuat surat penyerahan perwalian kepada Petuga KUA sebagai Wali Hakim. Setelah mendapat penjelasan ini, keduanya pamit dengan membawa persoalan baru.

Catatan Kaki:
[1] QS Al Qashash (28):27.
[2] Ensiklopedi Kitab Hadits 9 Imam: HR Tirmidzi, #1020, 1021; HR Ahmad, #24162, 25035.
[3] Ensiklopedi Kitab Hadits 9 Imam: HR Tirmidzi, #1026; HR Ahmad, #1790, 1799, 2055, 2351; HR Malik, #967.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>